Perbandingan Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Selandia Baru

Abstrak

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari 
pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan korban, 
pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaturan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Selandia 
Baru serta mengkaji relevansi model Family Group Conference dalam penguatan kebijakan restorative 
justice di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis 
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. 
Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan hukum yang mengatur restorative justice di Indonesia dan Selandia 
Baru, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta publikasi 
akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi restorative 
justice melalui berbagai regulasi sektoral, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan 
Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan belum 
terintegrasi secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya, Selandia Baru telah 
menempatkan restorative justice sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana melalui mekanisme Family Group Conference yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan komunitas secara aktif dalam 
proses penyelesaian perkara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap konstruksi 
pengaturan restorative justice di kedua negara serta relevansi model Family Group Conference sebagai 
referensi pengembangan sistem restorative justice yang lebih terintegrasi di Indonesia. Penelitian ini 
berimplikasi pada pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan partisipasi korban dan komunitas, serta 
pengembangan kajian perbandingan hukum dan restorative justice yang dapat menjadi referensi bagi 
penelitian selanjutnya maupun pembaruan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan 
substantif.