Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Bintang Andaru Mandiri

Abstrak

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi acuan dalam menilai kesesuaian pelaksanaan perpajakan pada CV. Bintang Andaru Mandiri, khususnya terkait value added tax (VAT) calculation dan vat reporting. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan mempunyai kewajibannya dalam menghitung, menyetorkan, serta melaporkan PPN yang mempunyai kaitannya dengan transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Ketepatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut diperlukan agar pemenuhan tanggung jawab perpajakan perusahaan berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dalam penerimaan negara, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai satu dari sekian unsur yang berkontribusi pada pendanaan pembangunan nasional. Penelitian ini dilaksanakan guna mengkaji pengimplementasian value added tax (VAT) calculation maupun vat reporting pada CV. Bintang Andaru Mandiri serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data didapat melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi berupa faktur pajak masukan, keluaran, serta dokumen pelaporan PPN CV. Bintang Andaru Mandiri. Analisis data dilakukan dengan membandingkan penerapan perhitungan dan pelaporan PPN yang dilaksanakan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya CV. Bintang Andaru Mandiri telah melakukan perhitungan PPN dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual maupun menerapkan tarif PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan pada Pajak Keluaran dalam menentukan besarnya PPN terutang. Dalam pelaksanaan pelaporan PPN, perusahaan telah menggunakan sistem administrasi perpajakan yang berlaku, namun masih ditemukan kendala berupa keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Sebagaimana hasil temuan maka ditarik simpulan bahwasanya pengimplementasian perhitungan dan pelaporan PPN pada CV. Bintang Andaru Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, perusahaan perlu meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan administrasi perpajakan agar penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan tepat waktu serta terhindar dari sanksi administrasi.